Boediono Tantang Balik 4 Fraksi di Pansus Century

JAKARTA - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus Wakil Presiden Boediono balik menantang empat fraksi yang menyebutkan namanya dalam pandangan akhir fraksi, tadi malam, untuk menyerahkan kasus Bank Century ke ranah hukum.

Demikian disampaikan Wapres melalui juru bicaranya Yopie Hidayat. Menurut dia, Boediono tidak khawatir dengan tudingan Partai Golkar, PKS, PDIP, dan Hanura ini, karena jelas merasa telah melakukan kebijakan yang tepat dalam pengucuran dana talangan Bank Century.

“Kalau mau dibawa ke ranah hukum silakan saja Pak Boediono tidak takut atau pun khawatir. Kalau perlu silakan proses secara hukum dengan seterang-terangnya,” ujar Yopie saat berbincang dengan okezone melalui sambungan telpon, Rabu (24/2/2010).

Karena, Yopie menilai, kerja pansus Angket Century sejauh ini tidak maksimal menyelidiki kasus Bank Century, melainkan secara masif memperjuangkan kepentingan politiknya masing-masing.

“Kita melihat bahwa Pak Boediono sampai sekarang sudah melakukan tindakan yang benar dan kita sama-sama melihat bahwa tidak ada satu pun bukti pelanggaran,” tukasnya.

Read More

Penulis Gurita Cikeas Kembali Dipanggil Polisi

JAKARTA – Penulis buku Gurita Cikeas George Junus Aditjondro hari ini kembali akan dipanggil polisi terkait kasus penganiayaan kepada anggota Komisi I DPR, Ramadhan Pohan.

“Kami sudah siapkan semuanya. Besok kami akan menghadap,” ujar kuasa hukum George, Panca Nainggolan, saat dikonfirmasi okezone, Rabu (24/2/2010) malam.

Kendati demikian, pihaknya belum mengetahui apakah George akan hadir langsung atau hanya diwakili pengacara. Pasalnya, lanjut Panca, kondisi kesehatan George tidak menentu.

“Kita lihat saja besok, apakah beliau bisa hadir atau tidak. Karena hari esok kan kehendak Tuhan,” tandasnya.

Dalam pemanggilan besok, Panca mengaku tidak mempersiapkan apapun. Dia hanya menghadiri pemanggilan polisi sesuai dengan aturan yang berlaku. “Apa yang harus kami persiapkan? Ini hanya masalah sederhana,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, George terlibat adu mulut dengan politisi Partai Demokrat Ramadhan Pohan. Secara refleks, George melayangkan buku yang dipegangnya ke wajah Ramadhan. Mantan Pemimpin Redaksi Jurnal Nasional ini pun melaporkan George ke Polres Jakarta Selatan.

Read More

Gerindra: Apa Bedanya Sebut Nama Atau Tidak?

JAKARTA – Seluruh fraksi di DPR sudah menyampaikan pandangan akhir soal kasus Bank Century. Namun, kejutan terjadi saat Partai Gerindra tidak menyebutkan nama pihak yang bersalah dalam kasus ini.

Akibatnya, banyak pihak menduga Gerindra mulai main mata dengan pemerintah. Sebab, selama ini Gerindra dikenal vokal dalam kasus Century. Lantas, bagaimana tanggapan Gerindra?

“Apa bedanya sebut nama dengan tidak? Toh semua orang tahu siapa Ketua KSSK, siapa Gubernur Bank Indonesia saat itu, dan sebagainya,” tegas Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon kepada okezone, Rabu (24/2/2010) malam.

Menurutnya, dalam menyikapi kasus bailout Century Gerindra sudah bersikap proporsional. Gerindra, kata dia, selalu menyampaikan berdasarkan fakta. Terlebih, Gerindra tidak mau menyebutkan nama karena kasus ini masih dalam penyelidikan, bukan penyidikan.

Sebagaimana diketahui, dalam penilaian fraksi soal Century, Fraksi Gerindra yang diwakili Sekjen Ahmad Muzani tidak menyebutkan nama pihak yang harus bertanggung jawab dan hanya memaparkan dugaan pelanggaran.

Langkah yang diambil Gerindra tersebut juga sejalan dengan Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN. Sedangkan, PDI Perjuangan, PKS, Hanura, dan Golkar menyebutkan nama pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencairan dana Rp6,7 triliun tersebut.

Read More

Puan: PDIP Akan Tetap Sebut Nama di Pansus Century

Selasa, 23 Februari 2010 - 11:20 wib



JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dipastikan akan menyebut nama dalam kesimpulan akhir Pansus Angket Century yang akan digelar pada Selasa malam ini.

“Nanti malam akan ada penyebutan nama dalam pansus,” kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2/2010).

Sayangnya Puan enggan merinci siapa nama yang akan disebut dalam kesimpulan akhir tersebut. “Pokoknya nanti ada sebuah kejutan dan lihat nanti malam saja,” tegasnya.

Ditanya mengenai usulan Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas yang meminta agar tidak disebut nama dalam pandangan akhir, Puan menjelaskan, “Yang menjadi masukan dari Pak Taufiq tetap saya hormat, itu menjadi pemikiran dari PDIP,” tandasnya.

Sebelumnya, suara PDIP dalam pandangan akhir pansus ini terbelah. Pasalnya, Taufiq yang juga suami dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta agar fraksinya tidak menyebut nama.(kem)

Read More

Dewan Desak TNI Hentikan Pengosongan Rumah Purnawirawan

Dewan Desak TNI Hentikan Pengosongan Rumah Purnawirawan


TEMPO Interaktif, Bandung - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Hayono Isman meminta TNI untuk sementara tidak menggusur para purnawirawan, warakawuri dan anak cucu anggota TNI yang tinggal di rumah negara sampai kelompok kerja Dewan bekerja dan mencarikan solusi untuk perumahan negara yang didiami keluarga besar TNI.

"Keluarga besar TNI tidak boleh menyakiti, keluarga besar TNI harus saling mendukung," tegas Haryono saat orasi di panggung terbuka Deklarasi Gegerkalong menolak pengosongan rumah negara di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (13/2).

Ia menyatakan, Dewan akan segera memanggil Panglima TNI sebelum 4 Maret mendatang untuk membicarakan perumahan TNI, purnawirawan dan warakawuri TNI. "Negara sudah semestinya menghormati dan menyediakan perumahan mereka," ujarnya di hadapan ratusan purnawirawan dan warakawuri dengan jabatan terakhir perwira tinggi dan menengah itu.

Menurut Haryono, masalah penertiban rumah negara mungkin panglima TNI belum mendapatkan atau tidak menerima laporan yang jelas. "Komisi meminta panglima TNI mendata ulang setiap rumah yang ada di kompleks TNI di Tanah Air, sejarah kompleks dan statusnya tidak sama antara satu kompleks dan yang lainnya," jelasnya.

"TNI harus memiliki rencana induk perumahan TNI sampai 20 tahun ke depan. Jangan sampai prajurit TNI yang aktif juga bernasib sama di akhir masa jabatannya tidak punya rumah." katanya. "DPR sudah setuju untuk menganggarkan rumah singgah bagi prajurit TNI."

Komisi I Dewan mendesak pemerintah mendata aset tanah negara yang digunakan TNI yang mencapai 3,5 juta hektare supaya bersertifikat dan lahan lahan yang kosong milik TNI bisa dibangun untuk perumahan prajurit baru.

"Kompleks Perumahan Angkatan Darat perlu dipertimbangkan yang digunakan purnawiran, warakawuri, dan anak cucu ahli waris, jangan terburu buru melakukan pengosongan." ujarnya.

Asisten Logistik Kodam III Siliwangi Kolonel Erizal Dailami mengatakan, pihaknya berupaya memahami apa yang dikeluhkan warga KPAD Gegerkalong dan warga kompleks tentara lainnya mengenai penertiban yang akan dilakukan jajaran Kodam III Siliwangi.

"Kodam sangat memahami dan kita menampung semua aspirasi dan menyampaikan kepada pimpinan," katanya saat didaulat untuk berbicara di atas panggung.

Read More

Polisi Imbau Warga Laporkan Keberadaan Imigran Afganistan

Polisi Imbau Warga Laporkan Keberadaan Imigran Afganistan


Makassar - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat meminta masyarakat melapor jika menemukan atau melihat sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri warga Afganistan. Polisi menduga 12 imigran yang belum tertangkap setelah kabur dari Rumah Detensi Imigrasi tersebut masih berkeliaran di Makassar.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Resor Kota Makassar Timur, Ajun Komisaris Besar Mansjur, hari ini. Mansjur mengatakan, kemungkinan besar, para imigran itu masih bersembunyi di wilayah hukumnya. "Ada memang kemungkinan mereka bersembunyi dulu. Setelah merasa aman mereka baru mencari upaya untuk keluar dari kota ini," ujar Mansjur.

Mantan Kepala Satuan Reskrim Polwiltabes Makassar itu mengatakan, 12 imigran yang tersisa tersebut akan melakukan upaya pelarian yang berbeda. Minimal, mereka tidak akan berkerumun untuk menghindari kecurigaan warga dan polisi.

Sebelumnya, Jumat (12/2) Polresta Makassar Timur menangkap 10 dari 30 warga Afganistan yang kabur. Mereka ditangkap atas laporan warga yang curiga atas kedatangan mereka.

Di Mapolres, imigran yang berusia antara 25 hingga 57 tahun ini diperiksa. Setelah itu, mereka diserahkan ke pihak Rumah Detensi Makassar untuk menjalani penahanan kembali.

"Mereka tidak bisa ditahan karena bukan pelajku kriminal. Imigran tersebut hanya bersifat titipan yang menanti kebijakan dari PBB," ucap Mansjur.

Juru Bicara Polda Sulsel dan Sulbar, Komisaris Besar Hery Subiansauri membenarkan dugaan masih berkeliarannya imigran itu ke Makassar. Indikasinya, beberapa jalur keluar dan masuk di Kota Makassar telah dijaga namun tidak berhasil menemukan mereka. "Kemungkinan memang mereka menunggu waktu yang tepat untuk meloloskan diri," ujar Hery.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Rumah Detensi Makassar Aksom Efendi mengaku telah menerima kembali 10 imigran yang berhasil tertangkap. Sebagai efek jera, mereka lantas diinapkan di ruang isolasi yang tidak memungkinkan mereka berkomunikasi dengan penghuni Rumah Detensi lainnya.

"Mereka paling lama dua pekan diisolasi di ruangan khusus. Ini sebagai efek jera agar mereka tidak mengulangi perbuatan mereka," tutur Aksom.

Read More