Dewan Desak TNI Hentikan Pengosongan Rumah Purnawirawan

Dewan Desak TNI Hentikan Pengosongan Rumah Purnawirawan


TEMPO Interaktif, Bandung - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Hayono Isman meminta TNI untuk sementara tidak menggusur para purnawirawan, warakawuri dan anak cucu anggota TNI yang tinggal di rumah negara sampai kelompok kerja Dewan bekerja dan mencarikan solusi untuk perumahan negara yang didiami keluarga besar TNI.

"Keluarga besar TNI tidak boleh menyakiti, keluarga besar TNI harus saling mendukung," tegas Haryono saat orasi di panggung terbuka Deklarasi Gegerkalong menolak pengosongan rumah negara di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (13/2).

Ia menyatakan, Dewan akan segera memanggil Panglima TNI sebelum 4 Maret mendatang untuk membicarakan perumahan TNI, purnawirawan dan warakawuri TNI. "Negara sudah semestinya menghormati dan menyediakan perumahan mereka," ujarnya di hadapan ratusan purnawirawan dan warakawuri dengan jabatan terakhir perwira tinggi dan menengah itu.

Menurut Haryono, masalah penertiban rumah negara mungkin panglima TNI belum mendapatkan atau tidak menerima laporan yang jelas. "Komisi meminta panglima TNI mendata ulang setiap rumah yang ada di kompleks TNI di Tanah Air, sejarah kompleks dan statusnya tidak sama antara satu kompleks dan yang lainnya," jelasnya.

"TNI harus memiliki rencana induk perumahan TNI sampai 20 tahun ke depan. Jangan sampai prajurit TNI yang aktif juga bernasib sama di akhir masa jabatannya tidak punya rumah." katanya. "DPR sudah setuju untuk menganggarkan rumah singgah bagi prajurit TNI."

Komisi I Dewan mendesak pemerintah mendata aset tanah negara yang digunakan TNI yang mencapai 3,5 juta hektare supaya bersertifikat dan lahan lahan yang kosong milik TNI bisa dibangun untuk perumahan prajurit baru.

"Kompleks Perumahan Angkatan Darat perlu dipertimbangkan yang digunakan purnawiran, warakawuri, dan anak cucu ahli waris, jangan terburu buru melakukan pengosongan." ujarnya.

Asisten Logistik Kodam III Siliwangi Kolonel Erizal Dailami mengatakan, pihaknya berupaya memahami apa yang dikeluhkan warga KPAD Gegerkalong dan warga kompleks tentara lainnya mengenai penertiban yang akan dilakukan jajaran Kodam III Siliwangi.

"Kodam sangat memahami dan kita menampung semua aspirasi dan menyampaikan kepada pimpinan," katanya saat didaulat untuk berbicara di atas panggung.