• This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

Kamis, 04 Maret 2010

Amien Rais Nonton Bareng Pidato SBY

Jakarta - Pidato Presiden SBY untuk menanggapi hasil paripurna DPR tentang Century mendapat perhatian serius Ketua MPP PAN Amien Rais. Bersama petinggi PAN, Amien Rais nonton bareng pidato SBY di kediamannya.

"Bapak diundang Pak Amien untuk nonton bareng (pidato SBY)," ujar salah seorang sopir mantan anggota DPR dari Fraksi PAN, Nurhadi Musyawir di kediaman Amien Rais, di Perumahan Taman Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (4/3/2010).

Dari luar, tampak banyak mobil berjajar parkir di depan rumah Amien. Sementara pintu depan rumah Amien ditutup rapat. Belum diketahui apa agenda resmi dan maksud dari nonton bareng ini.

Sebelumnya Amien Rais memastikan 90 persen mundur dari MPP PAN. Namun ditegaskan Amien, ia mundur bukan karena kecewa atas sikap PAN yang mendukung opsi A yakni menyatakan bailout Century tidak bermasalah. Amien akan mundur karena akan kembali aktif di Muhammadiyah.

Tanggapi Paripurna Century SBY: Saya Bersyukur Kebenaran Sejati Telah Terungkap

Jakarta - Presiden SBY menyatakan apresiasinya terhadap proses penyelidikan yang dilakukan Pansus Century. Sejumlah pihak yang dihadirkan oleh Pansus seperti PPATK, BPK, dan BI telah membuat kasus Century semakin terang benderang.

"Saya bersyukur dengan kerja panitia angket karena kebenaran sejati telah terungkap," kata SBY dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/3/2010).

Data-data dari institusi seperti dari BI dan PPATK, menurut SBY, telah menegasikan adanya aliran dana ke partai atau pasangan capres-cawapres tertentu. Anggapan kalau bailout ditujukan untuk kepentingan kelompok atau kelompok tertentu juga tidak terbukti.

"Semua itu nyata-nyata tak terbukti dan memang tak pernah ada," tegas SBY.

Oleh karena itu SBY meminta kebenaran ini perlu disuarakan dengan nyaring supaya jelas mana yang benar dan yang salah. SBY berharap ke depannya masyarakat bisa hidup dengan baik tanpa ada prasangka yang dapat menjadi modal sosial kuat untuk kehidupan bernegara. (gah/iy)

SBY Akui Emosinya Campur Aduk Hadapi Kasus Century

Jakarta - Penyelamatan Bank Century bukanlah hal yang diinginkan pemerintah. Hal ini juga diakui oleh Presiden SBY yang mengaku emosi harus menyelamatkan bank yang sudah bermasalah.

"Perasaan saya bercampur aduk antara kemarahan dan kejengkelan," dalam jumpa pers di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (4/3/2010).

SBY mengatakan perasaannya sama dengan rakyat Indonesia yang heran mengapa Bank Century harus diselamatkan. Apalagi orang-orang yang memimpin bank tersebut sudah bermasalah.

"Kenapa diselamatkan? Pengelolaan yang ceroboh oleh pemimpinnya yang jahat dan membawa kabur dana nasabah," terangnya.

Namun, keputusan tetaplah harus diambil demi mencegah efek sistemik yang ditimbulkan bila Bank Century dibiarkan kolaps. Bailout tetap dilakukan untuk melindungi perekonomian Indonesia.

"Elemen terpenting pada tujuan akhir, yaitu menyelamatkan perekonomian Indonesia," katanya.

SBY Hargai Sikap Mayoritas Fraksi Soal Penolakan Pemakzulan

Jakarta - Presiden SBY menghargai sikap-sikap fraksi di DPR yang menolak pemakzulan. Bangsa ini lebih memerlukan ketenangan politik.

"Saya menghargai bahwa mayoritas fraksi di DPR menolak dengan tegas kemungkinan pemakzulan itu," terang SBY dalam pidatonya di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (4/3/2010).

SBY menegaskan, mekanisme pemakzulan memang diatur dalam UUD 1945, tetapi semua mesti memahami bahwa aturan itu hanya dapat dilakukan dalam situasi yang nyata-nyata terkait dengan terlanggarnya pasal-pasal pemakzulan (impeachment articles).

"Sebaiknya kita sungguh memahami dan menghormati konstitusi kita dan tetap menjaga ketenangan dalam kehidupan politik kita," tutupnya.

Minta Ketertiban Dijaga, SBY Kritik Pengerahan Massa

Jakarta - Presiden SBY mengkritik demokrasi yang dibangun dengan kekerasan. Demokrasi menurut SBY bukanlah ajang untuk memamerkan kekuatan massa.

"Tanah air kita tidak boleh sekali lagi tidak boleh jadi ajang konflik-konflik sosial-politik yang akhirnya meledakkan kekerasan. Demokrasi bukanlah pameran adu kekuatan, baik kekuatan senjata, massa, ataupun harta," jelas SBY dalam pidatonya di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (4/3/2010).

Menurut SBY, kita harusnya belajar dari pengalaman masa lampau yang telah kita alami.

Lebih lanjut SBY juga mengingatkan pentingnya demokrasi dibangun dengan tetap menjaga ketertiban di masyarakat. "Demokrasi tidak saja merayakan kebebasan dan kemerdekaan, namun demokrasi yang juga menghormati hukum dan ketertiban," kata SBY.

SBY pun menghimbau agar demokrasi jauh dari tindak kekerasan dan tindak anarkis. "Semua proses politik yang demokratis, jauh dari kekerasan, beretika dan bermartabat haruslah kita tumbuhkan," terangnya.
(gun/iy)

SBY: Temuan Pansus Tidak Bisa Dijadikan Bukti Pengadilan

Jakarta - Panitia Khusus Angket Century DPR menyimpulkan ada kesalahan dalam proses bailout bank Century. Namun menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), temuan itu tidak bisa dijadikan alat bukti pengadilan.

"Meskipun temuan Panitia Angket adalah kesimpulan politik dan menurut
Undang- undang Nomor 6 tahun 1954 tentang Hak Angket, temuan demikian
tidak dapat dijadikan alat bukti di depan pengadilan," kata SBY saat pidato di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/3/2010) malam.

Menurut SBY, perlu ada tindak lanjut lebih jauh dari lembaga hukum untuk bisa menjadikan temuan itu bukti di pengadilan. "Kesemuanya perlu
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap
menjunjung asas-asas supremasi hukum dan keadilan," imbuhnya.

Terkait pansus DPR, SBY menilai sudah melakukan tugas konstitusionalnya. Ia berharap, semua yang diperdebatkan dalam persidangan di DPR akan mendorong publik untuk terus melakukan perbaikan sistem bernegara.

"Khususnya dalam menghadapi kemungkinan krisis ekonomi yang akan datang," lanjutnya.

Dalam pidato selama hampir 35 menit itu, SBY memberikan apresiasi pada proses dan hasil keputusan di tingkat pansus. Hal itu dianggap sebagai sebuah proses perkembangan demokrasi.

"Pembelajaran demokrasi yang kian hari kian dituntut untuk memenuhi
tidak saja prinsip-prinsip rule of law namun juga rule of reason, yaitu demokrasi berdasarkan hukum dan akal sehat," papar SBY.

SBY: Temuan Pansus Tidak Bisa Dijadikan Bukti Pengadilan

Jakarta - Panitia Khusus Angket Century DPR menyimpulkan ada kesalahan dalam proses bailout bank Century. Namun menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), temuan itu tidak bisa dijadikan alat bukti pengadilan.

"Meskipun temuan Panitia Angket adalah kesimpulan politik dan menurut
Undang- undang Nomor 6 tahun 1954 tentang Hak Angket, temuan demikian
tidak dapat dijadikan alat bukti di depan pengadilan," kata SBY saat pidato di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/3/2010) malam.

Menurut SBY, perlu ada tindak lanjut lebih jauh dari lembaga hukum untuk bisa menjadikan temuan itu bukti di pengadilan. "Kesemuanya perlu
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap
menjunjung asas-asas supremasi hukum dan keadilan," imbuhnya.

Terkait pansus DPR, SBY menilai sudah melakukan tugas konstitusionalnya. Ia berharap, semua yang diperdebatkan dalam persidangan di DPR akan mendorong publik untuk terus melakukan perbaikan sistem bernegara.

"Khususnya dalam menghadapi kemungkinan krisis ekonomi yang akan datang," lanjutnya.

Dalam pidato selama hampir 35 menit itu, SBY memberikan apresiasi pada proses dan hasil keputusan di tingkat pansus. Hal itu dianggap sebagai sebuah proses perkembangan demokrasi.

"Pembelajaran demokrasi yang kian hari kian dituntut untuk memenuhi
tidak saja prinsip-prinsip rule of law namun juga rule of reason, yaitu demokrasi berdasarkan hukum dan akal sehat," papar SBY.